Wacana pemekaran Provinsi Kepulauan Nias kembali mengemuka dan memantik perdebatan tajam di ruang publik. Dukungan yang menguat lahir dari kerinduan panjang akan percepatan pembangunan, pemerataan infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Ono Niha. Di sisi lain, penolakan yang disampaikan oleh Pengurus Pusat Himpunan Cendekiawan Muslim Nias Indonesia (PP-HCMNI) memicu gelombang kekecewaan dan kemarahan dari sebagian masyarakat yang merasa aspirasi mereka diabaikan.
Pemekaran provinsi dipandang sebagai instrumen strategis untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan, mempercepat pelayanan publik, serta membuka ruang investasi yang lebih luas. Dalam perspektif ini, pemekaran bukan sekadar agenda administratif, melainkan simbol perjuangan kolektif untuk keluar dari ketertinggalan struktural yang selama ini membelenggu Kepulauan Nias. Harapan itu wajar, mengingat berbagai persoalan klasik seperti keterbatasan infrastruktur, aksesibilitas, dan ketimpangan pembangunan masih menjadi realitas yang belum sepenuhnya teratasi.
Namun, dukungan terhadap pemekaran tidak boleh menutup ruang evaluasi kritis. Status provinsi bukanlah jaminan otomatis bagi kemajuan. Ia menuntut kesiapan fiskal, kapasitas sumber daya manusia, integritas birokrasi, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Jika persoalan korupsi, lemahnya manajemen publik, dan rendahnya profesionalisme aparatur belum dibenahi secara serius, maka pemekaran berisiko hanya memindahkan persoalan ke struktur yang lebih tinggi tanpa menyentuh akar masalah.
Sebaliknya, penolakan terhadap pemekaran juga tidak boleh berhenti pada pernyataan normatif yang terkesan meremehkan kesiapan daerah. Organisasi yang menyandang identitas cendekiawan semestinya menghadirkan argumentasi berbasis data, kajian akademik, dan analisis komprehensif. Penolakan yang tidak disertai solusi alternatif hanya akan dipersepsikan sebagai sikap kontraproduktif terhadap aspirasi masyarakat. Kritik yang sehat seharusnya memperkaya diskursus, bukan memantik polarisasi.
Sayangnya, perdebatan yang berkembang kerap melampaui batas rasionalitas. Serangan personal, pelabelan negatif, hingga tantangan terbuka di media sosial menunjukkan belum matangnya budaya dialog publik. Isu strategis seperti pemekaran provinsi seharusnya dibahas dalam kerangka argumentatif yang beradab, bukan melalui provokasi emosional yang memperkeruh suasana.
Substansi persoalan sesungguhnya terletak pada pertanyaan mendasar: apakah Kepulauan Nias telah siap secara administratif, ekonomi, dan kelembagaan untuk berdiri sebagai provinsi baru? Jika belum, maka yang dibutuhkan bukanlah penghentian perjuangan, melainkan penguatan fondasi. Reformasi tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas SDM, serta penguatan basis ekonomi daerah harus menjadi prioritas utama.
Potensi sumber daya alam dan kekayaan budaya, termasuk nilai-nilai fondrako Ono Niha, merupakan modal sosial yang besar. Namun potensi tanpa kapasitas hanya akan menjadi retorika. Harga diri daerah tidak dibangun melalui slogan atau seruan emosional, melainkan melalui kesiapan yang terukur, integritas yang konsisten, dan kerja nyata yang berkelanjutan.
Pemekaran Provinsi Kepulauan Nias dapat menjadi momentum strategis, tetapi hanya jika lahir dari perencanaan matang dan konsensus rasional. Diskursus publik perlu diarahkan pada penyusunan peta jalan pembangunan yang berbasis data dan transparan. Dengan demikian, keputusan yang diambil baik mendukung maupun menolak pemekaran benar-benar mencerminkan kedewasaan berpikir dan komitmen kolektif terhadap masa depan Kepulauan Nias yang lebih maju dan bermartabat.
